Dinas Tanaman Pangan Hortikultura
Dan Perkebunan Provinsi Bengkulu
Informasi / Berita/Artikel

Strategi Identifikasi dan Pengawasan Benih Kelapa Sawit Ilegal

  Oct 28, 2016     Admin Dis TPHP Bengkulu  

STRATEGI IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN BENIH KELAPA SAWIT ILEGAL

Disusun Oleh:

Hj. Sri Asiati, B.Sc

Eska Neriyansyah, SP

Muly Apriansyah, STP

(PBT BP2MB Provinsi Bengkulu)

PENDAHULUAN

Tantangan utama yang dihadapi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) saat ini adalah meluasnya peredaran benih kelapa sawit illegal yang semakin marak di tingkat petani dengan harga relatif murah dan mudah didapat, sehingga petani tergiur untuk membeli benih kelapa sawit illegal tersebut.

Kecenderungan penurunan produktivitas kelapa sawit ditingkat petani dikarenakan maraknya penggunaan benih kelapa sawit illegal. Dalam menghadapi banyaknya tantangan yang berkaitan dengan pengawasan dilapangan, seperti masih lemahnya sumber daya manusia dalam hal ini petani pengguna benih kelapa sawit unggul  bermutu. Keterlibatan    antar stageholderdi lapangan yang belum terjalan dengan baik  sehingga menyulitkan PBT dalam melakukan  identifikasi dan pengawasan benih ilegal  dilapangan.

Pengembangan komoditi kelapa sawit saat ini perlu di dasarkan pada perencanaan yang lebih terarah dengan sasaran yang lebih jelas serta mempertimbangkan berbagai permasalahan, peluang dan tantangan saat ini dan ke depan. Dengan demikian diharapkan dapat diwujudkan pengawasan yang intensif dan jalinan kerjasama dari stageholder yang  lebih terstruktur dan berkelanjutan serta memberi manfaat optimal bagi para pelaku usahanya secara berkeadilan. Untuk itu perlu perencanaan strategi yang komperhensif melibatkan seluruh pelaku komoditi kelapa sawit, agar arah kebijakan dalam penindak lanjutan dalam penanganan kasus lebih ditingkatkan lagi untuk memberi efek jera.

Benih palsu atau benih ilegitem adalah benih yang diproduksi tidak mengikuti standar proses produksi benih seperti yang lazim dilakukan oleh produsen benih dan dipersyaratkan oleh pemerintah untuk benih kelapa sawit. Benih illegal umumnya diproses dari biji asalan yang berasal dari tanaman komersial.

 

STRATEGI IDENTIFIKASI BENIH ILLEGAL

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dengan melihat faktor-faktor yang strategis maka perlu dilakukan suatu perencanaan strategis yang terukur dan terencana dalam menentukan kebijakan pengawasan peredaran benih illegal.  Dalam merumuskan permasalahan pada identifikasi dan pengawasan benih kelapa sawit illegal ini ada beberapa hal menarik untuk dikaji dan menjadi fokus, yakni:

  1. Identifikasi benih dan pengawasan  benih kelapa sawit illegal dapat dilakukan dengan  cara yaitu  :
  2. melalui pemeriksaan dokumen dan fisik benih dimulai datang nya benih/kecambah dari sumber benih, begitu benih sampai ditempat tujuan PBT segera melakukan pemeriksaan yang mana hasil pemeriksaan dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Benih /Kecambah) yang ditanda tangani oleh pemilik dan PBT pemeriksaan selanjutnya adalah melakukan konfirmasi kebenaran dokumen Apabila semua dokumen benar pengawasan diteruskan oleh PBT sampai dengan benih siap salur (proses sertifikasi) dengan diterbitkannya sertifikasi. Apabila hasil konfirmasi dari sumber benih menyatakan dokumen adalah palsu dan benih tidak berasal dari sumber benih, maka PBT segera mengusulkan kepada Ka.Disbun/ Ka.BP2MB untuk mengeluarkan surat pelarangan peredaran terhadap benih dimaksud dan PBT bersama PPNS Perkebunan segera melakukan pemusnahan terhadap benih dimaksud dengan dibuatkan berita acara pemusnahan yang diketahui oleh pemilik dan aparat setempat.
  3. PBT melakukan sosialisasi dimasyarakat tentang dampak penggunaan benih kelapa sawit illegal
  4. PBT melakukan pengawasan peredaran benih kelapa sawit di masyarakat secara kontinyu diwilayah sentra pengembangan kelapa sawit.
  5. PBT menjalin komunikasi aktif dengan aparat desa (memberikan nomor Contak person) menghimbau kepada masyarakat desa untuk sesegera mungkin memberikan informasi apabila diwilayahnya ada pengedar benih kelapa sawit ilegal dan kepada masyarakat untuk tidak membelinya. Apabila sudah terlanjur membeli, kemasannya jangan dibuang (disimpan) sebagai barang bukti PPNS untuk menindaklanjuti.
  6. PBT dan PPNS Perkebunan selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran peredaran benih kelapa sawit
  7. Kendala pelaksanaan identifikasi benih dan pengawasan  benih kelapa sawit ilegal

Faktor Internal :

  1. SDM PBT yang masih terbatas, sehingga dalam menjalankan strategi identifikasi pengawasan benih kelap asawit ilegal di masyarakat menjadi tidak maksimal.
  2. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang tidak memberikan kepastian hukum kepada produsen benih ilegal berupa sangsi dan ancaman hukuman. Hal ini menjadi bumerang bagi PBT dalam melaksanakan Identifikasi Pengawasan benih kelapa sawit ilegal

Faktor Eksternal :

  1. Ketidaktahuan petani kelapa sawit tentang pentingnya penggunaan benih unggul bermutu yang berasal dari sumber benih resmi.
  2. Terbatasnya Akses petani untuk mendapatkan  benih kelapa sawit unggul bermutu karena jauhnya keberadaan sumber benih
  3. Harga benih kelapa sawit siap tanam ditingkat petani relatif mahal.
  4. Alternatif untuk mengoptimalkan strategi identifikasi dan pengawasan benih kelapa sawit illegal
  5. Meningkatkan pengetahuan (SDM) PBT tentang bagaimana cara mengatasi benih kelapa sawit ilegal di masyarakat.
  6. Perlu adanya payung hukum PBT dan PPNS Perkebunan dalam melakukan pengawasan peredaran benih karena Permentan No. 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih berdasarkan kepada Undang-undang No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak memuat klausul mengenai sangsi penggunaan benih ilegal, berbeda dengan Undang-undang No 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman yang sangat jelas memberi sangsi tegas untuk pengedar benih ilegal.
  7. Pengambil kebijakan diharapkan dapat mendukung penuh PBT dalam melaksanakan strategi identifikasi pengawasan benih kelapa sawit.
  8. Sumber benih memberikan kemudahan dan akses seluas-luasnya kepada petani untk mendapatkan benih unggul kelapa sawit.
  9. Perlu diberikan subsidi harga benih kelapa sawit khusus kepada petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 hektar.

Tentang Kami

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu merupakan OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu...
Baca selengkapnya

Follow Us

Alamat

Jl. Pembangunan No. 19, Pd Harapan - Kota Bengkulu 38223
Telp: Telp. (0736) 21410-21721
Fax: (0736) 21017
Email: dtphp.bengkuluprov@gmail.com